Soal Cadar, Menag Fachrul Razi Minta Maaf Meski Merasa Tak Salah

oleh -397 views

JAKARTA, StasiunBerita – Menteri Agama Fachrul Razi
mengatakan rencana pelarangan cadar atau niqab di instansi pemerintah,
celana cingkrang, hingga khilafah ke publik terlalu cepat. Ia pun
meminta maaf jika hal itu sudah memicu gesekan-gesekan. Namun, Fachrul
yakin itu bukan hal yang salah.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi VIII DPR
RI dan Ketua Kelompok Fraksi di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

“Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf.
Rasa-rasanya enggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya
agak terlalu cepat,” ujarnya.

Sisi baiknya, kata Fachrul, penyampaian yang cepat itu akan membuat,
terutama, pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah bersiap sejak dini.

“Gaungnya sudah duluan kita buat sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang tak terkejut lagi,” tambahnya.

Selain itu, Fachrul menyebut rencana kebijakan itu juga baik untuk isu
keamanan. Ia pun mengibaratkannya kebijakan melepas helm saat masuk ke
lingkungan instansi pemerintah.

“Kalau ada larangan untuk masuk ke tempat-tempat tertentu untuk harus
membuka helm dan menampakan muka supaya bisa dilihat siapa yang masuk,
bisa dilihat CCTV, orang enggak terkejut lagi,” katanya.

Terlebih, kata Fachrul, cadar bukan ukuran ketakwaan seseorang. “Cadar
dari hasil pembahasan kami bukan bentuk ketakwaan orang. Jadi, dengan
demikian jangan dilihat orang yang pakai cadar kemudian takwanya sudah
baik banget,” ujar dia.

Ditemui seusai pertemuan, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta
Menag tak gegabah dalam mengeluarkan pendapat ke publik. Terlebih, dalam
isu yang masih dalam perdebatan publik.

“Terhadap hal-hal yang masih debatable itu sebaiknya tidak terlalu
diumbar ke publik. Sebaiknya mungkin dilakukan pengkajian dulu, dialog,
dilakukan pendekatan secara komunikasi yang lebih baik,” ucapnya.

“Nah, jadi kalau pemberantasan radikal terus diselaraskan dengan cara
berpakaian orang, saya khawatir substansinya enggak bakalan kena,” kata
Yandri.
Ia pun menyatakan Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan dari mantan
Wakil Panglima ABRI tersebut terkait polemik ini rapat kerja yang
rencananya diagendakan pada Kamis (7/11).

“Kalau isu-isu yang dilontarkan Pak Menteri akan kita perdalam dalam
rapat kerja nanti hari Kamis, walaupun rapat kerja nanti agenda utamanya
adalah evaluasi program 2019 yang sedang berjalan dan rencana program
tahun 2020,” tutup Yandri.
Dalam pertemuan ini turut hadir Wakil Ketua Komisi VIII antara lain
Ihsan Yunus (Fraksi PDIP), Ace Hasan Syadzily (Fraksi Golkar), Moekhlas
Sidik (Fraksi Gerindra), dan Marwan Dasopang (Fraksi PKB), serta
beberapa anggota Komisi VIII seperti Abdul Kadir Karding (Fraksi PKB),
dan Abdul Wachid (Fraksi Gerindra). Serta para Ketua Kelompok fraksi.

Sementara, dari pihak Kementerian Agama tampak Wakil Menag Zainut
Tauhid, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan, Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam Kemenag Muhammadiyah Amin. [cnn.I]

No More Posts Available.

No more pages to load.