Polemik Rencana Pilkada Serentak 2020, “So what?

oleh -
Polemik Rencana Pilkada Serentak 2020, So what?
Herpanto Menerima Cidera Mata Dari Panitia Kegiatan Diskusi

Polemik Rencana Pilkada Serentak 2020, Memangnya Kenapa?

PALEMBANG-SUMSEL, Stasiun Berita – Menyikapi polemik terkait rencana Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 bulan Desember 2020 mendatang, Sekretaris DPD Sumsel Partai Golkar, Herpanto menilai bahwa dalam Pemerintah belum memaksimalkan upayanya dalam menciptakan Pilkada 2020 yang efektif.

“Beberapa elemen diharapkan dapat bergabung dalam menciptakan Pilkada yang efektif. Tetapi yang menjadi pelakunya itu ialah penyelenggara dan Pemerintah,” kata Herpanto saat menghadiri sebagai narasumber Diskusi Publik yang diadakan oleh Media Online Pelita Sumsel di Om Ndut Cafe Palembang, Kamis (15/10/2020).

“Saya pikir kalau saat ini Pemerintah hanya menjalankan program, tetapi belum sampai untuk menyikapi bagaimana terciptanya Pilkada ini dengan baik,” tambahnya.

SANGAT MENARIK!  NGUTANG SUKA-SUKA, YANG BAYAR SIAPA?

Disampaikannya, dalam diskusi tersebut, berbagai komentar disampaikan oleh para narasumber diharapkan mampun untuk direspon, bahwa tidak hanya penyelenggara yang terlibat dalam permasalah Pilkada.

“Para penerima anggaran juga harus memperhatikan ini, artinya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah juga harus dapat menciptakan mental pemilih untuk datang ke TPS,” ujarnya.

Menurut Herpanto, dengan sisa waktu yang ada saat ini, Pemerintah dinilai harus bekerja keras.
Selain itu, partai politik juga harus mampu menyikapi permasalah tersebut dengan membantu pihak penyelenggara agar tercipta kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan.

“Ini semua bertujuan, dalam Pilkada 2020 nanti, partisipasinya tetap pada angka 70 persen. Dan inilah yang harus diciptakan oleh Pemerintah,” Tandasnya.

SANGAT MENARIK!  [VIDEO] What! GMNI Unsri Menyegel Kantor KPU Mahasiswa Unsri

Sementara itu, Pengamat Sosial Politik, Bagindo Togar mengungkapkan, bahwa untuk penyelenggaraan Pilkada yang masih akan tetap diselenggarakan Desember mendatang, dinilai dapat berpengaruh pada elektabilitas pemilih.

“Jangan berharap kalau tinggat partisipasi pemilih ini akan tinggi, karena saya pesimis. Angka 74 hingga 77 persen ini nyaris mustahil untuk direalisasikan. Maksimalnya paling 60 persen dari 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada ini ,” pungkasnya. (WrC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *