Naskah Pidato Lengkap Jokowi Usai Dilantik Jadi Presiden, Pemberantasan Korupsi dan Hukum Tak Disinggung

JAKARTA, StasiunBerita – Usai resmi dilantik menjadi Presiden RI perideo 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menyampaikan pidatonya.

Dalam pidatonya, ada sejumlah hal yang disampaikan suami Iriana itu.

Diantaranya, perbaikan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan
infrastruktur, peningkatan produktivitas dan daya saing, deregulasi
hingga penyederhanaan birokrasi.

Akan tetapi Jokowi sama sekali tak menyinggung soal hukum dan penegakan atau pemberantasan korupsi.

Tak ada satu pun kalimat dalam pidatonya yang membahas pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.(boy/jpnn)

Berikut ini naskah naskah lengkap pidato Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim,

Asalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Yang saya hormati para Pimpinan dan seluruh anggota MPR;

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri Presiden Kelima Republik Indonesia,

Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono Presiden Keenam Republik Indonesia,

Bapak Hamzah Haz Wakil Presiden Kesembilan Republik Indonesia,

Bapak Prof. Dr. Boediono Wakil Presiden Kesebelas Republik Indonesia,

Bapak Muhammad Jusuf Kalla Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia,

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat,

Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Para
tamu lainnya yang saya hormati, Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sebangsa dan
setanah air,

Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia
merdeka, semestinya Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan
pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan
pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau
Rp27 juta per kapita per bulan.

Itulah target kita. Target kita bersama.

Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai
USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan
kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah
hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat
memungkinkan untuk kita capai.

Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah.
Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai
kerja-kerja bangsa kita yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang
kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai
baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.

Seharusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Cerita sedikit, tahun pertama saya di istana, saat mengundang
masyarakat untuk halalbihalal, protokol meminta saya untuk berdiri di
titik itu, saya ikut.

Tahun kedua, halalbihalal lagi, protokol meminta saya berdiri di
titik yang sama, di titik itu lagi. Langsung saya bilang ke Mensesneg,
“Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, akan jadi
kebiasaan. Itu akan dianggap sebagai aturan dan bahkan nantinya akan
dijadikan seperti undang-undang.

Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak
rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain
yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses,
tetapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat
dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat
menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.

Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan,
anggaran telah dibelanjakan dan laporan akuntabilitas telah selesai.
Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.”

Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat,
ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum
merasakan hasilnya.

Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya.
Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan
melalui SMS atau WA.

Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah
diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.

Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja.
Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making
delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan
oleh masyarakat.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan.

Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah
sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi,
di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia
tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan
besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan
kesempatan kerja.

Tetapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM
yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan
dengan ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:
pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun
SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.

Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus
dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM
kita.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga
penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok
negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur
yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang
mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja
baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus
kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk
menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU
yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang
menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung
direvisi.

Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan
besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus
diprioritaskan.

Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus
kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II,
eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?

Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan
jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar
serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak
serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus
bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya muliakan, pada
kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi,
atas nama Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan atas nama seluruh rakyat
Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada Bapak Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan
pemerintahan selama lima tahun terakhir.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh
lembaga-lembaga negara, kepada jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri,
serta seluruh komponen bangsa yang turut mengawal pemerintahan selama 5
tahun ini sehingga dapat berjalan dengan baik.