Menyingkap Wiranto dan Kasus Referendum TimTim 1999

oleh -

Oleh: Nuim Khaiyath*

EDITORIAL-KOLOM PEMBACA, StasiunBerita – GEJOLAK akhir-akhir ini di Papua (Irian Jaya) membasahkan kembali
kenangan banyak orang tentang kasus Timor Timur. Paling tidak bagi
seseorang seperti Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto, setiap tanggal
30 Agustus tidak mustahil terasa laksana pil pahit.

Apalagi kini setelah diterbitkannya (dideklasifikasikannya)
dokumen-dokumen yang selama ini dirahasiakan secara ketat oleh
aktor-aktor utama yang turut berperan dalam penanganan keadaan di Timor
Timur, terutama Amerika Serikat, menyusul Referandum yang dikekola
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 Agsutus 1999.

Kamis 29 Agustus 2019, Badan Siaran Australia -ABC- memuat laporan
mendalam tentang kasus hingga Timor Timur yang waktu itu merupakan salah
satu provinsi NKRI menjadi sebuah negara merdeka bernama Timor Leste,
dan bagaimana tokoh yang waktu itu menjadi salah seorang kuat Indonesia,
Jenderal Wiranto, yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata
dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, harus menyimak semacam
“kuliah” dari Laksamana Dennis Cutler Blair yang waktu itu adalah
Panglima Pasukan Amerika di Wilayah Pasifik. Dia juga pernah menjadi
Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika.

Di tengah-tengah menghangatnya keadaan di TimTim, Laksamana Blair, dalam
pertemuan dengan Jenderal Wiranto, ternyata telah menyiapkan catatan
terdiri atas empat pokok pembicaraannya, yang kemudian diberikannya
kepada Jenderal Wiranto.

Adapun ke-4 pokok pembicaraan tersebut, yang kini dapat diungkapkan
setelah status kerahasiaannya dicabut oleh otorita terkait Amerika,
adalah:
(Saya, kata Laksamana Blair, menjumpai Anda pada saat-saat yang pada
hemat saya adalah di antara yang paling sulit dalam karier Anda, guna
menyampaikan keprihatinan sangat mendalam pemerintah Amerika):

Pertama, meski sudah berulang kali disampaikan jaminan bahwa TNI dapat
memenuhi kewajibannya memelihara keamanan di Timor Timur; dan meski
telah dikerahkan sejumlah besar pasukan (TNI) baru ke wilayah itu dan
diambilnya tindakan luar biasa yakni memberlakukan keadaan darurat;
namun Timor Timur telah terjerumus ke dalam anarki.

Kedua, TNI gagal memenuhi kewajibannya sesuai Persetujuan tanggal 5 Mei.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa kini terpojok dan sedang melakukan
persiapan untuk evakuasi.

Ketiga, penanganan keadaan di Timor Timur menimbulkan pertanyaan
mengenai peranan TNI dalam pemerintahan Indonesia. Sungguh sangat
penting agar TNI di mata masyarakat internasional dan di seluruh
Indonesia terlihat sebagai bagian yang loyal dan bertanggungjawab dari
pemerintah dan negara Indonesia.

Keempat, sekiranya keadaan terus memburuk bukan saja jumlah korban jiwa
akan bertambah, melainkan juga berpotensi menimbulkan gangguan berat
yang tidak dapat ditebus dalam hubungan dengan negara-negara lain
termasuk Amerika Serikat.

Laksamana Blair juga menyampaikan kepada Jenderal Wiranto bahwa koalisi
negara-negara yang prihatin siap untuk menugaskan pasukan multinasional
ke TimTim; pasukan seperti ini akan bertugas memantapkan keadaan sampai
MPR bersidang untuk mengukuhkan hasil referendum (di TimTim) dan
pengaturan baru dibuat bersama PBB.

Seluruh dunia, kata Laksamana Blair, memantau tragedi yang terus
tersingkap ini dan kecaman pedas terhadap Indonesia terus memuncak.
Kesempatan bagi Indonesia untuk menyelamatkan hubungannya dengan
negara-negara lain di dunia kini dengan pesat menyusut. Begitu
disampaikan oleh Laksamana Blair dalam pertemuan  selama 40 menit dengan
Jenderal Wiranto itu.

Beberapa hari kemudian Indonesia mengizinkan pasukan pemelihara
perdamaian mancanegara masuk ke TimTim. Indonesia mencoba mencegat agar
kontingen Australia tidak diikutsertakan, namun gagal. Akhirnya malahan
pasukan tersebut dipimpin oleh perwira tinggi Australia Letjen Peter
Cosgrove yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Australia.

Dikatakannya “dukungan TNI terhadap kelompok milisi sudah jelas sejelasnya terlihat dan ini sama sekali tidak dapat diterima”.

“Kelompok milisi harus dilucuti senjatanya. Pengungsi di Timor (Barat)
harus diizinkan mudik dengan aman. Pasukan Interfet tidak boleh diganggu
dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa semua ini, maka kami (Amerika) tidak
akan dapat mempertimbangkan pemulihan hubungan normal (dengan
Indonesia)”.

Juga ada tuntutan dari pihak Amerika agar penanganan terhadap mereka
yang telah melakukan kebuasan harus secara akuntabel dan transparan.

Berbagai dokumen yang telah dicabut status kerahasiaannya mengungkapkan
bahwa pada hakikatnya adalah Amerika Serikat bukan Australia, yang
akhirnya mendorong (memaksa?) Indonesia agar menerima masuknya Pasukan
Pemelihara Perdamaian ke Timor Timur dan menegakkan hasil referendum
yang sangat memilukan Indonesia itu.

Dalam tulisannya di koran bahasa Inggris The Jakarta Post, edisi Kamis,
29 Agustus 2019, Kornelius Purba, mengingatkan kembali bahwa TNI (khusus
jajaran terkaitnya seperti badan intelijen), berkeyakinan bahwa rakyat
TimTim niscaya akan memilih untuk tetap dalam haribaan NKRI. Nyatanya
78,5 persen rakyat TimTim memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Dalam ratusan, mungkin bahkan ribuan halaman pesan-pesan (diplomatik),
laporan-laporan intelijen dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan
pekan ini oleh Arsip Direktorat Keamanan Nasional Amerika menjelang
ulang tahun ke-20 referandum di TimTim itu, tidak ada disebutkan bahwa
Australia secara sungguh-sungguh menekan Amerika agar mengambil langkah
untuk melindungi rakyat TimTim meski kekerasan kian menggila dan ada
petunjuk-petunjuk bahwa TNI (waktu itu) mendukung bahkan bahu membahu
dengan kelompok-kelompok milisi.

Dan dokumen-dokumen dari arsip Amerika itu menunjukkan, pada hakikatnya
adalah Amerika yang mampu mendesak Indonesia “agar menarik diri dari
tepi jurang malapetaka” dan mengizinkan pasukan pemelihara keamanan dari
berbagai negara masuk ke TimTim, di tengah-tengah kegaduhan berupa
keonaran yang berkelanjutan dengan semena-mena.

Salah satu laporan Badan Intelijen Pusat Amerika (CIA) yang diungkapkan
dalam dokumen-dokumen yang telah dicabut status kerahasiaannya itu
menyebutkan bahwa luas diketahui bahwa TNI mendukung kelompok milisi
yang melakukan keonaran, termasuk pembunuhan.

Ini sangat berseberangan dengan komentar Menteri Luar Negeri Australia
(waktu itu) Alexander Downer yang sepanjang tahun 1999 terus
mengecil-ngecilkan peranan TNI dan menyatakan “hanya oknum-oknum” TNI
yang bertanggung jawab atas keonaran di TimTim.

Sementara itu, Profesor Clinton Fernandes dari Universitas New South
Wales, dalam tahun 1999 adalah analis utama intelijen untuk TimTim.
Menurut laporan ABC, Prof. Fernandes mengatakan, pada waktu kejadian di
TimTim itu, Australia pada hakikatnya bersikap “menutup-nutupi secara
diplomatis” kegiatan TNI.

Katanya, begitu ABC melaporkan, “(Perdana Menteri) John Howard dan Menlu
Alexander Downer sangat bersusah payah untuk membebaskanTNI dari segala
tudingan”.

Jadi, dokumen-dokumen yang telah dicabut status kerahasiaannya itu oleh
Amerika pada hakikatnya mengukuhkan bahwa kebijakan pemerintah Australia
(pimpinan Perdana Menteri John Howard) adalah agar TimTim tetap
merupakan bagian dari NKRI. Meski pada akhirnya harus balik gagang; kata
Prof. Fernandes.

Akhirnya Australia memang pontang-panting dan kalang-kabut mempersiapkan
segala logistik bagi pasukan Interfetnya karena Australia sejak semula,
kata ABC, tidak pernah merencanakan akan terjun ke TimTim sebagai
kekuatan pemelihara perdamaian.

Kornelius Purba mengakhiri tulisannya dalam koran The Jakarta Post,
“ingatlah, apa yang pernah terjadi di TimTim 20 tahun silam dapat
kiranya berulang di Papua”. Wallahu a’lam. 

*) Wartawan senior tinggal di Melbourne.

SANGAT MENARIK!  nah dia! Misteri Rahasia Batu Malin Kundang Terungkap oleh Ilmuwan Luar Negeri

No More Posts Available.

No more pages to load.