Konferensi Pers Pasca Isu Kudeta, Senior Demokrat Puji-puji Era Anas Urbaningrum

oleh -
Konferensi Pers Pasca Isu Kudeta, Senior Demokrat Puji-puji Era Anas Urbaningrum
Konferensi Pers Pasca Isu Kudeta, Senior Demokrat Puji-puji Era Anas Urbaningrum

JAKARTA, Stasiun Berita – Sejumlah mantan petinggi Demokrat menggelar konferensi pers terkait dinamika politik partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Dapur Sunda, Mall Bellagio, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2021).

Konferensi pers tersebut digelar sehari setelah adanya isu kudeta terhadap kepemimpinan AHY diumumkan ke publik. Isu ini juga belakangan menyebut ada keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Dalam konferens persnya, beberapa sosok tampak hadir, seperti mantan Wasekjen Demokrat, Ahmad Yahya; mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, HM Darmizal; mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Yus Sudarso; Hengky Luntungan dan Tri Yulianto.

Tampak pula Max Sapacua hadir mengenakan topi, namun tidak ikut dalam konferensi pers tersebut.

SANGAT MENARIK!  ooooO...Ternyata Mapel Agama Bakal Dilebur dengan PKN? Ini Penjelasan Kemendikbud RI

Ahmad Yahya menyampaikan, pihaknya telah mendengar keluhan para kader di daerah terkait kondisi Demokrat saat ini.

“Kami selaku pra pendiri dan senior partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC sehingga menjadi dan menambah beban partai Demokrat di daerah,” ucap Yahya di lokasi.

Hal tersebut diakuinya tidak pernah terjadi di era kepemimpinan Ketum sebelumnya, yakni Prof Budi Santoso, Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum. Selain itu, DPP Demokrat juga dituding menciderai janjinya dalam melaksanakan pilkada baru-baru ini.

loading...

“Di mana biaya operasional pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak jalan atau tidak maksimal,” katanya.

SANGAT MENARIK!  Kuliner Sehat Berbahan Pangan Lokal 'Ndeso'

Yahya juga mempersoalkan proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi/kabupaten/kota yang tak lagi diputuskan oleh pengurus DPD dan DPC di daerah.

“Kini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah, khususnya daerah kabupten/kota,” tandasnya. (*)