Ketua Dewan Pakar MN KAHMI: Kecurangan Pemilu 2019 Terjadi secara Horizontal

oleh -

JAKARTA, StasiunBerita – Ketua Dewan Pakar Korps Majelis Nasional (MN) Alumni
Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD menyebutkan terjadi
kecurangan Pemilu 2019 secara secara horizontal. Itu menunjukkan bahwa
Pemilu 2019 tidak lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.
Menurut dia, ketika Indonesia didirikan, ada dua prinsip yang disepakati
mengenai sistem bernegara, yaitu demokrasi dan nomokrasi. Mahfud
menjelaskan, demokrasi berati kedaulatan rakyat dan nomokrasi berarti
demokrasi berbasis kebenaran
“Nah, pemilu sebagai bentuk implementasi paling konkrit itu perlu
nomokrasi,” kata Mahfud dalam sarasehan nasional KAHMI di Hotel Sahid,
Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia menjelaskan, sebelum reformasi tidak ada lembaga khusus yang
berfungsi sebagai pengadilan pemilu. Hanya saja, pada tahun 1997 penegak
hukum menyatakan seseorang bersalah dan dihukum dua bulan percobaan
karena melakukan dua kali pencoblosan di tempat berbeda.

“Sehingga, pada era reformasi ada mekanisme pengadilan pemilu melalui
Bawaslu, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konstitusi,”
ujarnya.
Namun, apakah Pemilu 2019 lebih baik? “Tidak juga, pemilu sekarang
sangat bermasalah di mana kecurangan dilakukan secara horizontal,”
katanya.

Terlebih, jelas pakar Hukum Tata Negara ini, banyak legislator dan
pejabat negara yang masuk penjara akibat melakukan perbuatan korupsi. Ia
berharap beberapa lembaga yang menangani masalah dan sengketa pemilu
dapat berjalan lebih optimal.

SANGAT MENARIK!  Memakai Bikini, woOW! Tamara Bleszynski Dapat Gelar Payudara Terindah

“Sekarang ini, pengadilan pemilu sudah berjalan tapi belum lebih baik.
Nah, ke depan harusnya hukum tidak hanya berbicara angka-angka, tapi
juga kepastian hukumnya,” ucap Mahfud. [indonesiainside]

No More Posts Available.

No more pages to load.