Investor Tak Tertarik Ibu Kota Negara Baru, RI Harus Ngutang Lagi?

oleh -500 views
Foto: Sebagian lahan
ibu kota baru di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam. (CNBC Indonesia/Chandra
Gian Asmara)

JAKARTA, StasiunBerita – Pembangunan ibu kota
baru tak lama lagi akan dimulai seiring dengan peninjauan yang dilakukan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Selasa (17/12/2019) kemarin. Terkait aspek
pendanaan, APBN hanya bisa menanggung 19% dari total kebutuhan pembiayaan.
Pemerintah akan mengandalkan peran swasta atau investor, tapi apakah bisa?
Secara rinci,
rencana pembangunan ibu kota baru melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472
triliun dari total Rp 466 triliun. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang
menyebut bahwa APBN bukan sumber pendanaan utama dalam pembangunan ibu kota
negara (IKN) baru.
Mayoritas
pembangunan dilakukan dengan melibatkan swasta dan badan usaha milik negara
(BUMN). Skemanya bisa melalui investasi langsung dari swasta atau BUMN. Selain
itu juga terdapat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau
public private partnership (PPP).
Porsi pembangunan
melalui investasi langsung swasta/BUMN dipatok 26,2% atau sebesar Rp 122,092
triliun. Sedangkan melalui KPBU/PPP porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436
triliun.
Menteri PPN/Kepala
Bappenas Suharso Monoarfa pernah menjelaskan bahwa porsi APBN hanya untuk
membangun sejumlah infrastruktur dasar dan kantor-kantor utama pemerintahan.
Sisanya, untuk pembangunan infrastruktur penunjang butuh keterlibatan swasta.
“Kalau biaya
permulaan mungkin saja sifat rutin [pakai APBN]. Tapi kalau membangun,
menyediakan gedung tertentu pasti enggak. Kalau bangun kotanya nggak, tapi
bangun infrastruktur dasarnya menjadi sesuatu gitu ya tentu harus negara,”
ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
Sejumlah jaminan
tertuang dalam dokumen Kementerian PPN)/Bappenas). Dikutip CNBC Indonesia pada
Rabu (18/12/2019), dokumen itu menyebut, terdapat 3 skema jaminan yang bisa
didapat investor proyek di ibu kota baru.
Pertama yakni
melalui skema build-operate-transfer (B-O-T) atau bangun-guna-serah. Dengan
skema ini, perusahaan swasta bisa menghasilkan pendapatan dari pembangunan dan
pengoperasian fasilitas publik. Hak pengoperasian itu baru akan diserahkan
kepada pemerintah dalam jangka waktu tertentu setelah masa konsesi berakhir.
Kedua yakni Direct
Reimbursement Scheme atau Skema Penggantian Langsung. Dalam hal ini pemerintah
akan membayar kepada sektor swasta melalui 2 mekanisme, yakni Viability Gap
Fund (VGF) atau availability payment.
Yang ketiga yakni
skema jaminan risiko. “Insentif untuk menurunkan risiko yang akan
ditanggung oleh private sektor: konstruksi, pendapatan, hukum dan risiko
birokrasi,” demikian penjelasan dalam dokumen tersebut.
Suharso Monoarfa
pernah mengatakan awal November 2019 lalu, bahwa keterlibatan swasta memang
dibutuhkan. Di sisi lain tak mudah menggaet swasta lantaran investasi di ibu
kota baru belum tentu menguntungkan.
“Nanti ada
pembiayaan-pembiayaan alternatif yang kita kembangkan. PPP memang tidak 100%
oleh swasta tapi ada Internal Rate of Return (IRR)-nya. Dimana nanti yang tidak
menarik bagi swasta kita usahakan agar tetap diminati atau dibantu pemerintah,”
ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI, Rabu (6/11/2019).
“Jadi ada gap,
mengatasi IRR kita bisa, semua ada hitungan dan akan kita sekuritisasi,”
lanjutnya.
Memang pembangunan
ibu kota baru membutuhkan biaya fantastis. Meski hanya sebagian kecil yang bisa
ditopang APBN, namun pemerintah menegaskan belum ada rencana pembiayaan dengan
menambah utang negara.
“Sampai dengan
saat ini kami tidak pernah bahas soal pinjaman,” kata Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Heri Eko Purwanto, kepada CNBC Indonesia ketika dihubungi, Rabu
(18/12/2019).
Dia menjelaskan,
pemerintah lebih fokus untuk menggaet investasi swasta. Skema investasi yang
ditawarkan beragam.
“Ditawarkan ke
swasta, baik B to B atau skema KPBU tanpa atau dengan dukungan pemerintah,
maupun KPBU-AP,” urainya.
Swasta yang
terlibat, menurutnya tidak terbatas pada perusahaan nasional saja. Artinya
investor asing juga bisa ikut bangun ibu kota baru
“Tidak ada yang
memisahkan antara asing atau pun lokal,” tegasnya.
Upaya menggandeng
pihak luar atau swasta hingga instansi asing untuk pembangunan ibu kota baru
sempat muncul. Financial Times (FT), sempat melaporkan sebagai sumber
pendanaan swasta, Indonesia dinilai lebih memilih Bank Investasi Infrastruktur
Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) dibandingkan lembaga
multilateral lain yang lebih mapan .
Dipilihnya bank yang
berbasis di Beijing, China itu, dibandingkan dengan lembaga pendanaan global
lainnya seperti Bank Dunia (World Bank/WB) asal Amerika Serikat, Bank
Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), bukan tanpa alasan.
Salah satu alasan
kuat yang mendasarinya adalah AIIB dapat menawarkan opsi yang lebih fleksibel
untuk pendanaan dibandingkan dengan WB dan ADB.
“Jika saya
membutuhkannya (dana), saya akan pergi dulu ke AIIB,” kata Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kennedy
Simanjuntak sebagaimana dikutip dari FT, Senin (2/12/2019).
Ini tentu sangat
mungkin terjadi, sebab mengandalkan investor swasta untuk masuk di tengah APBN
yang terbatas juga tak mudah. Sebagai contohnya tanggapan dari investor Hong
Kong.
Investor asal Hong
Kong yaitu CEO Road King Expressway International Holdings Limited, Willy Chow
mengaku belum tertarik menanamkan modalnya dalam rencana pemindahan ibu kota
baru.
“Kami lebih
memilih untuk tidak berinvestasi di lahan hijau (belum dibangun). Mungkin dua
atau tiga tahun mendatang kami berpartisipasi,” katanya ketika ditanya
ketertarikan dalam berinvestasi di ibu kota baru di kantor Kementerian PUPR
(Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Jakarta Rabu (18/12/2019).  (hoi/hoi)

No More Posts Available.

No more pages to load.