Ini Sebabnya Laut China Selatan Jadi Rebutan Enam Negara

oleh -517 views

StasiunBerita –  Perairan
Natuna akhir-akhir ini kembali memanas. Klaim China atas Natuna dibantah dengan tegas oleh Pemerintah
RI melalui Kementerian Luar Negeri.
Ada dua
hal yang menjadi dasar argumen kedua negara, namun China hanya mengakui salah
satunya.
China
punya Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang dibuat  sejak
1947, saat China masih dikuasai Partai Kuomintang.
Garis
Putus-putus itu menjadi batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu, membujur dari
utara, menabrak laut Filipina, terus ke selatan, hingga mencaplok sebagian
Perairan Natuna milik Indonesia. Insiden Kapal China yang menyelonong masuk
itulah yang saat ini menjadi ramai.
Saat
itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut
sebagai “eleven-dash line”. Berdasarkan klaim ini China menguasai
mayoritas Laut China Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta
Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia
II.
Klaim
ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa China pada 1949.
Namun, pada 1953, pemerintah China mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta
“eleven-dash line” buatan Kuomintang.
Pemerintah
Komunis ‘menyederhanakan’ peta itu dengan mengubahnya menjadi nine-dash line
yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah
perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu.
Celakanya,
klaim China itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara
tetangga di kawasan tersebut.  Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan,
Vietnam, dan Malaysia, berebut wilayah tersebut dengan China.
Mengapa
Laut China Selatan ini menjadi begitu diperebutkan? Bukankan laut itu cukup
luas untuk dibagi bersama keenam negara yang memperebutkannya?
Menurut
data dari pemerintah AS, Laut China Selatan memiliki potensi ekonomi yang
sangat luar biasa. Laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional
yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Data
Badan Informasi Energi AS menyebutkan, di kawasan ini tersimpan cadangan minyak
bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik.
Tak
hanya itu, 90 persen lalu lintas pengangkutan minyak bumi dari Timur Tengah
menuju Asia pada 2035 akan melintasi perairan tersebut.
Indonesia
tidak mengakui konsep Sembilan Garis Putus-putus yang dinyatakan China itu.
Pijakan hukum Indonesia ada dua. Pertama, Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS 1982). Kedua, putusan Pengadilan Arbitrase Laut China
Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea
Tribunal) tahun 2016. [rmol]

No More Posts Available.

No more pages to load.