JAKARTA, StasiunBerita – Guru Besar Universitas Islam Negeri
(UIN) Jakarta Prof Azyumardi Azra membongkar kebohongan Menko Polhukam Mahfud MD
setelah beberapa tokoh bangsa bersama menkopolhukam itu bertemu Jokowi
di Istana meminta Presiden menerbitkan Perppu KPK.
(UIN) Jakarta Prof Azyumardi Azra membongkar kebohongan Menko Polhukam Mahfud MD
setelah beberapa tokoh bangsa bersama menkopolhukam itu bertemu Jokowi
di Istana meminta Presiden menerbitkan Perppu KPK.
“Iya, cuma Pak Mahfud ini ketika di dalam dan pada waktu keterangan pers
berbeda,” kata Azyumardi yang juga ikut pertemuan dengan Jokowi melalui
video di kanal YouTube Realita TV yang diunggah Senin (4/11/2019).
Saat bertemu dengan Presiden sebetulnya para tokoh, termasuk Mahfud MD, menekankan pentingnya segera dikeluarkan Perppu.
“Tapi kemudian di luar, dia (Mahfud MD) mengeluarkan beberapa alternatif
mengenai apa yang harus dilakukan menanggapi undang-undang KPK yang
direvisi,” ucap Azyumardi
Ia menyebut bahwa Mahfud memberikan alternatif dengan membawa persoalan
undang-undang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui yudisial review.
“Padahal di dalam pembicaraan dengan presiden sudah dibilang bahwa
yudisial review itu memakan waktu yang lama. Yang kedua, belum tentu
keputusannya sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat,” kata mantan
Rektor UIN Syarif Hidayatullah.
Azyumardi merasa pernyataan Mahfud itu justru membuat “kesepakatan”
sebelumnya antara para tokoh dengan Presiden untuk segera diterbitkan
Perppu menjadi sia-sia.
“Setelah menjadi Menkopolhukam nampaknya Pak Mahfud menggampangkan hal
itu, melempar bolanya ke Pak Jokowi. Jadi dia berlepas tangan dalam hal
itu,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan belum ada tawaran dari Presiden untuk dimintai
tanggapan kembali. Namun Azyumardi mengaku konsisten dengan tetap
berargumen bahwa Perppu KPK harus segera diterbitkan.
tanggapan kembali. Namun Azyumardi mengaku konsisten dengan tetap
berargumen bahwa Perppu KPK harus segera diterbitkan.
“Karena beberapa pertimbangan, pertama, korupsi masih meraja lela,
bahkan saat Presiden Jokowi memanggil calon menteri dan wakil menteri
itu ada beberapa orang yang disebut pernah jadi saksi atau terlibat di
dalam kasus korupsi walaupun belum jadi tersangka,” kata Azyumardi.[suaranasional]
