Gelap! Sudah Terlanjur Masuk Tahap Seleksi Administrasi, Penerimaan CPNS 2019 Kembali Bermasalah,…

oleh -424 views

Parah!
Sudah Terlanjur Masuk Tahap Seleksi Administrasi, Penerimaan CPNS 2019 Kembali
Bermasalah, BKN Temukan 11 Pelanggaran yang Dilakukan Instansi Pemerintah

JAKARTA, StasiunBerita – Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 kini sudah memasuki seleksi administrasi.

Namun Badan Kepegawaian Negara justru menemukan beberapa kejanggalan berupa pelanggaran yang dilakukan instansi.
Beberapa instansi pusat maupun daerah terbukti melakukan pelanggaran dalam bidang administrasi.
Deputi BKN Bidang Wasdal, Otok Kuswandaru menyebut, proses
perencanaan sampai dengan tahapan pengumuman CPNS tidak boleh menyimpang
dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kepegawaian yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
“Salah
satunya soal pendaftaran instansi kurang dari 15 hari kalender, BKN
telah meminta agar instansi merevisi jadwal penutupan pendaftarannya dan
mengumumkannya kepada pelamar,” kata Otok melalui siaran pers, Selasa
(3/12/2019).
Otok menjelaskan, Kedeputian Wasdal BKN akan
mengawasi seluruh proses pengadaan CPNS dari aspek perencanaan,
pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi,
pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, sampai dengan pengangkatan
menjadi PNS.
“Temuan pelanggaran terhadap proses rekrutmen ini merupakan bentuk
preventif BKN terhadap pelaksanaan CPNS yang tidak sesuai dengan sistem
merit,” ungkapnya.
Otok mengungkapkan BKN selanjutnya akan mewajibkan
masing-masing instansi menyiapkan berita acara hasil verifikasi
administrasi pelamar.
Ini bertujuan untuk memastikan proses
seleksi administrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan
persyaratan/kualifikasi formasi yang diumumkan.
“Langkah ini akan
membantu instansi dalam masa sanggah, yaitu untuk mempermudah instansi
memberikan penjelasan alasan ketidaklulusan administrasi secara
lengkap,” jelasnya.
Berikut 11 temuan BKN terkait pelanggaran yang dilakukan instansi dalam proses pengadaan CPNS 2019:
1.
Penetapan batas waktu dari pengumuman pendaftaran instansi yang kurang
dari 15 hari kalender. Kasus ini ditemukan pada 19 Instansi Daerah. Hal
ini dinilai melanggar Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 11 tahun 2017.
2. Jumlah, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang tidak
sama dengan persetujuan MenPANRB yang terjadi pada 3 Instansi Pusat dan 8
Instansi Daerah. Hal ini dinilai melanggar Pasal 22 ayat 3 PP Nomor 11
tahun 2017 dan Huruf G angka 3 Permenpan Nomor 23 tahun 2019.
3. Pembatasan usia pelamar yang tidak sesuai dengan NSPK yang terjadi
di 18 Instansi Pusat dan 3 Instansi Daerah. Ini dinilai melanggar Pasal
23 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2017.
4. Perbedaan syarat minimal
IPK bagi putra-putri daerah dan non putra-putri daerah yang bersangkutan
dimana ini terjadi pada 4 Instansi Pusat dan 77 Instansi Daerah. Hal
ini dinilai melanggar Pasal 22 ayat 3 PP Nomor 11 tahun 2017.
5.
Tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instansi pusat dan daerah
dimana ini ditemukan pada 2 Instansi Pusat dan 46 Instansi Daerah. Hal
ini dinilai melanggar Huruf G Permenpan nomor 23 tahun 2019.
6. Alokasi formasi disabilitas yang diberikan instansi kurang dari 2%
yang ditemukan pada 3 Instansi Pusat dan 7 Instansi Daerah. Ini dinilai
melanggar Huruf G Permenpan Nomor 23 tahun 2019.
7. Pemberian
kekhususan persyaratan pelamar bagi pegawai kontrak dilingkungan
internal instansi yang ditemukan pada 1 Instansi Pusat dan 5 Instansi
Daerah. Hal ini dinilai melanggar Pasal 22 ayat 3 PP Nomor 11 tahun
2017.
8. Persyaratan kualifikasi pendidikan diaspora melanggar
NSPK yaitu untuk jabatan Analis Kebijakan mencantumkan kualifikasi
pendidikan S-1 yang dilakukan oleh 1 Instansi Pusat. Hal ini dinilai
melanggar Pasal 22 ayat 3 PP Nomor 11 tahun 2017.
9. Persyaratan akreditasi masih mencantumkan akreditasi minimal B
dan/atau C yang didapati pada 2 Instansi Pusat dan 10 Instansi Daerah.
Ini dinilai melanggar Permenpan Nomor 23 tahun 2019.
10.
Membatasi domisili pelamar dalam wilayah kabupaten/provinsi tertentu
yang didapati dilakukan oleh 22 Instansi Daerah. Hal ini melanggar Pasal
22 PP Nomor 11 tahun 2017.
11. Mencantumkan persyaratan khusus
untuk suatu jabatan agar melampirkan ijazah perguruan tertinggi tertentu
yang dilakukan 8 Instansi Daerah. Ini dinilai melanggar Permenpan nomor
23 tahun 2019. [kompas/kontan/grid.id]

No More Posts Available.

No more pages to load.