StasiunBerita – China tampaknya
tidak mempedulikan berbagai kritikan, kecaman, hingga kutukan yang dilayangkan
dunia internasional terhadap isu ketidakadilan yang diterima oleh etnis
minoritas Uighur di Xinjiang.
tidak mempedulikan berbagai kritikan, kecaman, hingga kutukan yang dilayangkan
dunia internasional terhadap isu ketidakadilan yang diterima oleh etnis
minoritas Uighur di Xinjiang.
Pasalnya, dalam
sebuah laporan yang diungkapkan oleh pejabat Partai Komunis, pemerintah China
berencana untuk mengevaluasi dan menulis ulang kitab-kitab suci dengan isi yang
mencerminkan nilai-nilai sosialis. Tidak disebutkan secara gamblang kitab apa
yang akan dievaluasi, namun dari pernyataan yang dikeluarkan, merujuk kepada
Alkitab dan Al Quran.
sebuah laporan yang diungkapkan oleh pejabat Partai Komunis, pemerintah China
berencana untuk mengevaluasi dan menulis ulang kitab-kitab suci dengan isi yang
mencerminkan nilai-nilai sosialis. Tidak disebutkan secara gamblang kitab apa
yang akan dievaluasi, namun dari pernyataan yang dikeluarkan, merujuk kepada
Alkitab dan Al Quran.
“Evaluasi
komprehensif klasik agama yang ada bertujuan (untuk mengevaluasi) konten yang
tidak sesuai dengan kemajuan zaman,” ujar pejabat tersebut yang diartikan
merujuk kepada Alkitab dan Al Quran seperti dimuat Dailymail, Jumat (28/12/2019).
komprehensif klasik agama yang ada bertujuan (untuk mengevaluasi) konten yang
tidak sesuai dengan kemajuan zaman,” ujar pejabat tersebut yang diartikan
merujuk kepada Alkitab dan Al Quran seperti dimuat Dailymail, Jumat (28/12/2019).
Nantinya, edisi
terbaru dari kitab-kitab tersebut tidak boleh mengandung konten apa pun yang
bertentangan dengan kepercayaan Partai Komunis. Isi yang dianggap salah juga
akan diubah atau diterjemahkan kembali.
terbaru dari kitab-kitab tersebut tidak boleh mengandung konten apa pun yang
bertentangan dengan kepercayaan Partai Komunis. Isi yang dianggap salah juga
akan diubah atau diterjemahkan kembali.
Wacana tersebut
ternyata sudah muncul sejak November lalu. Dalam pertemuan yang diadakan oleh
Komite Urusan Etnis dan Agama yang merupakan bagian dari Komite Nasional
Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang bertugas mengawasi isu-isu
etnis dan agama di China.
ternyata sudah muncul sejak November lalu. Dalam pertemuan yang diadakan oleh
Komite Urusan Etnis dan Agama yang merupakan bagian dari Komite Nasional
Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China yang bertugas mengawasi isu-isu
etnis dan agama di China.
Menurut Xinhua,
pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 pakar yang terdiri dari perwakilan agama
berbeda dan beberapa pejabat dari Komite Sentral Partai Komunis China serta
diawasi oleh Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, Wang Yang.
pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 pakar yang terdiri dari perwakilan agama
berbeda dan beberapa pejabat dari Komite Sentral Partai Komunis China serta
diawasi oleh Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, Wang Yang.
Wang sendiri adalah
seorang tokoh yang gencar menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti
instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama yang berbeda
sesuai dengan nilai-nilai inti sosialisme dan perkembangan zaman. Wang juga
mendesak para pejabat membangun sistem keagamaan dengan karakteristik China.
seorang tokoh yang gencar menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti
instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama yang berbeda
sesuai dengan nilai-nilai inti sosialisme dan perkembangan zaman. Wang juga
mendesak para pejabat membangun sistem keagamaan dengan karakteristik China.
Dalam pertemuan
tersebut, para pejabat setuju untuk mengevaluasi kembali “buku-buku”
agama untuk mencegah pemikiran ekstrem dan ide-ide sesat yang dapat mengikis
negara.
tersebut, para pejabat setuju untuk mengevaluasi kembali “buku-buku”
agama untuk mencegah pemikiran ekstrem dan ide-ide sesat yang dapat mengikis
negara.
Padahal, pertemuan
sendiri dilakukan di tengah banyaknya kritikan dunia internasional atas dugaan
persekusi yang dilakukan oleh China terhadap minoritas Muslim Uighur.
sendiri dilakukan di tengah banyaknya kritikan dunia internasional atas dugaan
persekusi yang dilakukan oleh China terhadap minoritas Muslim Uighur.
Dengan adanya
kesepakatan untuk mengevaluasi kitab-kitab suci agama, Peneliti China di
Amnesty Internasional, Patrick Poon mengatakan rencana tersebut menunjukan
bagaimana manipulatifnya pemerintah China yang seakan-akan mengizinkan warganya
beragama, namun dengan konten yang hanya diizinkan pemerintah.
kesepakatan untuk mengevaluasi kitab-kitab suci agama, Peneliti China di
Amnesty Internasional, Patrick Poon mengatakan rencana tersebut menunjukan
bagaimana manipulatifnya pemerintah China yang seakan-akan mengizinkan warganya
beragama, namun dengan konten yang hanya diizinkan pemerintah.
“Dalam banyak
hal, kendali pemerintah China, termasuk sensor terhadap Alkitab dan Al Quran,
telah memutarbalikkan doktrin teks-teks agama ini. Tidak ada kebebasan beragama
sejati,” lanjutnya.
hal, kendali pemerintah China, termasuk sensor terhadap Alkitab dan Al Quran,
telah memutarbalikkan doktrin teks-teks agama ini. Tidak ada kebebasan beragama
sejati,” lanjutnya.
Sebelumnya, China
bahkan menerima kecaman yang lebih buruk setelah dokumen-dokumen mengenai
Xinjiang bocor. Dalam dokumen tersebut, terlihat bagaimana pemerintah China
menjalankan sistem pusat pendidikan ulang untuk mengindoktrinasi kaum Muslim.
bahkan menerima kecaman yang lebih buruk setelah dokumen-dokumen mengenai
Xinjiang bocor. Dalam dokumen tersebut, terlihat bagaimana pemerintah China
menjalankan sistem pusat pendidikan ulang untuk mengindoktrinasi kaum Muslim.
Dalam dokumen
tersebut, terdapat pula pedoman untuk mengoperasikan pusat-pusat penahanan dan
instruksi bagaimana menggunakan teknologi untuk menargetkan orang. Termasuk
mengungkapkan bahwa kamp-kamp di Xinjiang bukan untuk pelatihan kerja sukarela,
seperti yang diklaim Beijing. (*)
tersebut, terdapat pula pedoman untuk mengoperasikan pusat-pusat penahanan dan
instruksi bagaimana menggunakan teknologi untuk menargetkan orang. Termasuk
mengungkapkan bahwa kamp-kamp di Xinjiang bukan untuk pelatihan kerja sukarela,
seperti yang diklaim Beijing. (*)
