Blak-blak’an! ‘Problem HAM di Era Jokowi, Isu Papua hingga Celana Cingkrang’

oleh -328 views
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Screenshoot 20detik)

Blak-blakan Ketua
Komnas HAM
: Problem HAM di Era
Jokowi, Isu Papua hingga Celana Cingkrang

JAKARTA, StasiunBerita – Ada dua isu utama yang sama sekali tak disinggung Presiden Jokowi
dalam pidato kenegaraan memasuki kepemimpinan periode kedua, yakni
pemberantasan korupsi dan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat di
masa lalu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku termasuk yang
kecewa dengan kenyataan tersebut. Hanya saja optimisme kembali muncul
ketika figur Prof Mahfud MD disebut sebagai Menko Polhukam.
“Umumnya kami gembira karena kita sudah tahu bagaimana kapasitas dan integritasnya,” kata Taufan kepada Tim Blak-blakan detik.com. Selain
Jaksa Agung serta Meneri Hukum dan HAM, dia melanjutkan, figur Menko
Polhukam akan menentukan desain besar penyelesaian masalah pelanggaran
HAM berat akan seperti apa. 
Taufan mencontohkan, Jaksa Agung M. Prasetyo pernah mengusulkan
agar dua kasus pelanggaran HAM di Papua, yakni Wamena dan Wasior
ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Usul ini kemudian dibawa ke Presiden
Jokowi pada 8 Juni 2018. Sayangnya dalam rapat yang dihadiri Komnas
HAM, Jaksa Agung, LPSK, serta Sekretaris Negara dan Kepala Sekretariat
Presiden Moeldoko itu justru Menko Polhukam Wiranto berhalangan.
Dengan
penyelesaian dua kasus tersebut, Taufan yakin, kepercayaan publik
nasional khususnya masyarakat Papua dan dunia Internasional akan
terbangun dengan baik. “Para tokoh di Papua itu selalu menyampaikan
kepada Komnas, bagaimana mau percaya pada Indonesia kalau pelanggaran
HAM di masa lalu tidak pernah ditangani,” ujarnya. 
Terkait kerusuhan di Wamena pada pertengahan September lalu,
Taufan menegaskan hal itu bukan merupakan konflik SARA. Juga tidak benar
bila yang menjadi korban hanya kelompok warga pendatang, sebab dari
temuan terakhir yang sudah terkonfirmasi setidaknya ada 10 warga asli
Papua juga ikut menjadi korban. “Itu di luar 33 orang korban yang telah
disebutkan sebelumnya,” ujar Taufan.
Khusus kerusuhan
yang terjadi di Jakarta pada 22-23 Mei lalu, Komnas HAM menyimpulkan 10
korban tewas bukan akibat peluru aparat keamanan. Para pelaku merupakan
kelompok terlatih dan terorganisir yang melakukan penembakan dari jarak
dekat. Kesimpulan itu diambil setelah mempelajari rekaman sejumlah
CCTV, jenis peluru dan senjata milik polri.
“Dari
peluru yang ditemukan ada jenis lain yang tidak identik dengan polisi
(Brimob). Pelaku juga terlatih karena bisa menghindarkan wajah dari
kamera CCTV,” kata Taufan.
Pada bagian lain, master ilmu politik dari Universitas Essex, Inggris pada 2005
itu menyampaikan pandangannya soal wacana pelarangan pengenaan cadar
dan celana cingkrang di lingkungan kantor pemerintahan. Dia menegaskan, radikalisme
tak dikenal dalam terminologi hukum yang baku. Apa maksudnya? Simak
paparan selengkapnya dalam Blak-blakan “Problem HAM di Era Jokowi” di
detik.com, Rabu (6/11/2019). (jat/detik)



No More Posts Available.

No more pages to load.