JAKARTA, StasiunBerita – Arahan Presiden Jokowi kepada Menteri
Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme disayangkan dan
dinilai tendensius oleh sejumlah kalangan. Umat Islam dan seluruh anak
bangsa jelas menolak radikalisme terutama yang berusaha merongrong NKRI
berdasarkan Pancasila.
Agama (Menag) Fachrul Razi untuk mengatasi radikalisme disayangkan dan
dinilai tendensius oleh sejumlah kalangan. Umat Islam dan seluruh anak
bangsa jelas menolak radikalisme terutama yang berusaha merongrong NKRI
berdasarkan Pancasila.
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo
mempertanyakan kenapa rezim saat ini selalu mencurigai dan asal menuduh
radikal terhadap umat Islam hanya karena ketaatan pada agamanya.
Anton mempertanyakan hal tersebut karena saat ini viral di media
statemen menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik
sepakat bahwa radikalisme Islam menjadi misinya untuk dibasmi
statemen menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik
sepakat bahwa radikalisme Islam menjadi misinya untuk dibasmi
“Jika benar yang diberitakan tersebut, Astaghfirulloh kenapa rezim ini
mencurigai umat Islam lalu asal nuduh radikal hanya karena ketaatan pada
agamanya,” ujar Anton, Minggu (27/10/2019).
Anton menuturkan, untuk mengukur radikal maka harus dengan Psncasila dan
UUD 45 bukan berdasarkan peresepsi. Oleh karenanya rezim saat ini telah
keliru memaknai radikalisme.
Tendensius
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan MUI, M. Din Syamsuddin
mengatakan, arahan Presiden kepada Menag untuk mengatasi radikalisme
adalah sangat tendensius. Radikalisme, yang memang harus kita tolak
terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari
NKRI yang berdasarkan Pancasila.
mengatakan, arahan Presiden kepada Menag untuk mengatasi radikalisme
adalah sangat tendensius. Radikalisme, yang memang harus kita tolak
terutama pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari
NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Di sini, kata Din, Presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan
bijaksana. Radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan
(Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik
dan ekonomi. Sistem dan praktek politik yg ada nyata bertentangan dengan
Sila Keempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktek ekonomi nasional
dewasa ini jelas menyimpang dari Sila Kelima Pancasila.
“Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata (yang
tidak lagi bersifat pikiran tapi sudah perbuataan menyimpang) terhadap
Pancasila. Bahkan ada sikap dan tindakan radikal terhadap Negara
Pancasila seperti komunisme (yang pernah dua kali memberontak) atau
separatisme yg ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang
sebagai musuh Negara Pancasila,” paparnya.
tidak lagi bersifat pikiran tapi sudah perbuataan menyimpang) terhadap
Pancasila. Bahkan ada sikap dan tindakan radikal terhadap Negara
Pancasila seperti komunisme (yang pernah dua kali memberontak) atau
separatisme yg ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang
sebagai musuh Negara Pancasila,” paparnya.
Din mengemukakan, jika Presiden dan Pemerintah hanya mengarahkan tuduhan
dan tindakan anti radikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak
akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif
keagamaan. Umat Islam yang sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan
moderat sekalipun akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal
jika diperlakukan tidak adil.
Kebijakan dan tindakan anti radikalisme demikian akan gagal dan akan
dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan
diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman.
Kurikulum
Terkait isu Menag Fachrul Razi yang hendak mengubah kurikulum Agama
Islam, Anton Tabah mengaku tidak setuju. Karena kurikulum Agama Islam
sudah digodog berpuluh tahun sejak NKRI lahir. Oleh karena itu kurikulum
Agama Islam jangan sampai diubah menjadi sekuler, liberal dan
pluralisme (sepilis. Apalagi sepilis sangat bertentangan dengan Islam
dan Pancasila. Oleh karena itu sepilis kontra Pancasila dan kontra semua
agama.
Islam, Anton Tabah mengaku tidak setuju. Karena kurikulum Agama Islam
sudah digodog berpuluh tahun sejak NKRI lahir. Oleh karena itu kurikulum
Agama Islam jangan sampai diubah menjadi sekuler, liberal dan
pluralisme (sepilis. Apalagi sepilis sangat bertentangan dengan Islam
dan Pancasila. Oleh karena itu sepilis kontra Pancasila dan kontra semua
agama.
“Saya juga tidak setuju adanya isu semua agama sama, semua agama
rahmatan lil alamin. Padahal hanya Islam yang rahmatan lil alamin.
Apalagi hanya Islam yang tegas, jelas dan detail memuat segala aspek
kehidupan,” tegasnya.
Karena Islam rahmatan lil alamin, sambung Anton, maka banyak ilmuwan non
muslim yang terpesona dan menyatakan risalah Islam yang disampaikan
Nabi Muhammad SAW bukan hanya agama terakhir tapi juga sebuah peradaban
baru yang komplit. Oleh karena itu umat Islam wajib kritik terhadap
siapapun yang melarang mengucapkan kata kafir walau di masjid.
“Kita harus bedakan kajian takfiri dan pengkafiran. Selama ini apa ada
masjid atau ustad yang bicara pengkafiran. Jika ada siapa dan dimana
sehingga harus jelas. Jika cuma bicara tanpa fakta itu fitnah dan buat
gaduh. Ayat Al Quran yang menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang kafir
dari ahli kitab dan orang musyrik itu jadi penghuni neraka jahanam,
kekal dan mereka itu seburuk-buruk makhluk”. Ayat Al Qur’an itu bukan
pengkafiran apalagi mengkafir-kafirkan orang lain tapi begitu firman
Allah SWT,” ujar Anton.
“Kalau seperti ini dinilai pengkafiran ya sangat salah, mosok baca
ayat-ayat Allah dilarang. ini dijamin oleh Pancasila dan UUD 45. Dan
sudah berjalan ribuan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka,” pungkas
mantan jendral polisi tersebut,” papar Anton.
Penistaan Agama
Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA).212 Habib Novel Bamukmin
mengatakan, yang menjadi kegaduhan besar bagi umat beragama saat ini
adalah masalah penistaan agama yamg sangat akut. Sehingga adanya
penistaam agama bisa menyebabkan pecah belah bangsa ini. Bahkan ketika
ada ulama yang membela agamanya dicap sebagai pelaku kriminalitas dan
langsung dimasukan ke dalam tahanan.
mengatakan, yang menjadi kegaduhan besar bagi umat beragama saat ini
adalah masalah penistaan agama yamg sangat akut. Sehingga adanya
penistaam agama bisa menyebabkan pecah belah bangsa ini. Bahkan ketika
ada ulama yang membela agamanya dicap sebagai pelaku kriminalitas dan
langsung dimasukan ke dalam tahanan.
“Padahal PKI yang sudah jelas terbukti biadabnya malah mendapatkan
tempat di negara ini. Padahal komunis ancaman buat seluruh agama di
Indonesia untuk itu Menag wajib diganti dengan ulama yang lurus serta
berpengetahuan yang luas sehingga bisa mengayomi umat seluruh agama
umumnya dan umat islam khususnya,” paparnya.
Novel menilai, umat Islam harus mendapatkatkan perhatian yang lebih
logis, proporsional dan adil. Bukan diskriminasi yang tidak sesuai
dengan sila pertama Pancasila bahwa agama harus dilindungi dan diberi
kebebasan kepada para pengikutnya untuk diamalkan secara penuh. Apalagi
Islam adalah rahmatan lil alamin yang segala konsekwensinya sudah
dijamin melindungi dan menghormati agama agama lain yamg resmi di negara
ini.
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan, karema
Kabinet Indonesia Maju belum bekerja karena belum terbentuk komisi maka
Slamet meminta untuk menunggu kinerja dari para pembantu Presiden
Jokowi.
Terkait ada beberapa menteri yang terkesan memusuhi umat Islam, Slamet
menuturkan, bahwa memusuhi umat Islam merupakan grand desain yang
dibangun sudah lama oleh kolonial.”Kita lihat nanti kebijakannya, kan
para menteri belum kerja,” jelasnya.
menuturkan, bahwa memusuhi umat Islam merupakan grand desain yang
dibangun sudah lama oleh kolonial.”Kita lihat nanti kebijakannya, kan
para menteri belum kerja,” jelasnya.
Mengadu Domba
Dihubungi terpisah, Pengasuh Ponpes Tahfidz Qur’an (PPTQ) Al Bayan,
Bojonegoro, Jawa Timur, Ustadz Harits Abu Ulya berharap semua pihak yang
peduli kepada kerukunan, kebersamaan dan kedamaian agar bisa kembali ke
nalar yang jernih dan hati yang lapang. Oleh karena itu para pihak yang
menyudutkan umat dan agama Islam agar sudut pandangnya di perlebar
serta melihat dengan satu sisi saja.
Bojonegoro, Jawa Timur, Ustadz Harits Abu Ulya berharap semua pihak yang
peduli kepada kerukunan, kebersamaan dan kedamaian agar bisa kembali ke
nalar yang jernih dan hati yang lapang. Oleh karena itu para pihak yang
menyudutkan umat dan agama Islam agar sudut pandangnya di perlebar
serta melihat dengan satu sisi saja.
“Jangan sampai isu radikalisme menjadi industri pintu masuk untuk
mengoyak dan mengadu domba rakyat,” ujar Ustadz Harits kepada Harian
Tetbit, Senin (28/10/2019).
Ustadz Harits menyebut, jangan sampai isu radikalisme yang diarahkan ke
umat dan agama Islam menjadi “proyek kedok” yang dampaknya sangat
destruktif terhadap tatanan sosial yang ada. Dan akhirnya membuat anak
bangsa lupa pada problem komplek yang lebih krusial untuk segera di
pecahkan; seperti kemiskinan, kwalitas SDM, kedaulatan di bidang energi,
pangan dan sektor-sektor kebutuhan primer rakyat.
“Jujurlah wahai penguasa dan punggawanya, siapa dan apakah yang menjadi
ancaman aktual saat ini terhadap kedaulatan NKRI dengan segenap tumpah
darah yang dikadungnya,” jelasnya. [harianterbit]
